Satpol PP Lombok Timur Temukan Kwitansi Berisi Nama Perempuan dan Nominal di Lapak Pantai

by -133 Views
Satpol PP Lombok Timur Temukan Kwitansi Berisi Nama Perempuan dan Nominal di Lapak Pantai
Petugas Satpol PP melakukan penertiban lapak tertutup di kawasan pesisir Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur, Rabu (30/9/2026). Dalam kegiatan penertiban tersebut, petugas menemukan kwitansi berisi sejumlah nama perempuan disertai nominal berbeda. [Foto: Istimewa]

LOMBOK TIMUR, GiliNews.id – Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Lombok Timur menemukan sebuah kwitansi berisi sejumlah nama perempuan disertai nominal mulai Rp50 ribu hingga Rp200 ribu saat melakukan penertiban lapak tertutup di kawasan Pantai Labuhan Haji dan Suryawangi, Kecamatan Labuhan Haji, Rabu (30/9/2026).

Kwitansi tersebut ditemukan petugas di salah satu lapak yang ditertibkan. Kepala Satpol PP Lombok Timur, Salmun Rahman, mengatakan pihaknya belum dapat memastikan peruntukan kwitansi tersebut.

Namun, berdasarkan nama dan nominal yang tercantum, Satpol PP menduga kwitansi itu berkaitan dengan bayaran perempuan yang menemani tamu atau pelanggan di lapak tersebut. Dugaan itu belum dapat dipastikan dan masih memerlukan pembuktian lebih lanjut.

“Kita belum bisa memastikan kwitansi itu untuk apa. Tapi kalau yang naik di sana itu nama-nama makanan dan minuman, itu kan masuk akal,” kata Salmun kepada media, Kamis (1/10/2026).

Menurut Salmun, isi kwitansi tersebut dinilai tidak lazim karena pada kolom barang tercantum nama-nama perempuan dengan nominal berbeda.

“Berdasarkan kwitansi itu, yang paling tinggi Rp200 ribu, yang paling rendah Rp50 ribu. Ada juga yang Rp100 ribu dan Rp150 ribu,” ujarnya.

Temuan kwitansi tersebut terjadi dalam rangkaian penataan kawasan pesisir Labuhan Haji dan Suryawangi.

Sebelumnya, pada 19 Agustus 2026, pemerintah daerah menggelar rapat koordinasi lintas sektoral untuk menyatukan persepsi sekaligus membentuk tim terpadu dalam penanganan ketertiban kawasan pesisir.

Pada 9 September 2026, diterbitkan SK Bupati Lombok Timur Nomor 100.3.3.2/383/POLPP/2026 sebagai bagian dari penataan kawasan.

Pemerintah juga melakukan pengawasan terhadap peredaran minuman beralkohol, pekerja anak, serta kepatuhan terhadap jam operasional.

Selanjutnya, pada 17 September 2026, petugas menggelar dialog dan sosialisasi dengan para pelaku usaha di Kantor Camat Labuhan Haji.

Penataan dan pembersihan kawasan kemudian dilakukan pada 30 September 2026 dengan melibatkan 19 unsur instansi, antara lain Satpol PP, TNI-Polri, Dinas Perhubungan, DLHK, OPD terkait, dan tokoh masyarakat.

Dalam kegiatan tersebut, petugas membersihkan sisa lapak liar yang tidak berpenghuni sekaligus mengingatkan pelaku usaha agar menjalankan aktivitas sesuai ketentuan yang berlaku.

Salmun mengatakan penataan kawasan tidak ditujukan untuk mematikan mata pencaharian masyarakat. Menurut dia, aktivitas usaha tetap harus memperhatikan ketertiban, norma sosial, keamanan, dan kenyamanan pengunjung.

“Tidak ada manusia yang sepenuhnya buruk dan tidak selamanya orang itu tidak baik. Kami percaya, sejauh apa pun seseorang melangkah di jalan yang salah, InsyaAllah pasti akan berubah jika diberikan nasihat dan kesempatan,” katanya.

Pemerintah berharap penataan tersebut dapat mengembalikan fungsi kawasan Pantai Labuhan Haji dan Suryawangi sebagai ruang publik yang aman dan nyaman bagi masyarakat, termasuk pengunjung yang datang bersama keluarga.

Pemerintah juga mengajak masyarakat dan pihak terkait menjaga kawasan pesisir agar tetap bersih, tertib, aman, serta dapat memberikan manfaat bagi masyarakat Lombok Timur.(*)

No More Posts Available.

No more pages to load.