LOMBOK TIMUR, GiliNews.id – Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Indah Dhamayanti Putri mendorong sekolah memperkuat pencegahan kekerasan terhadap anak, perundungan, dan perkawinan usia anak. Langkah pencegahan dinilai perlu dilakukan sejak lingkungan pendidikan.
Indah menyampaikan hal tersebut dalam sosialisasi dan dialog bersama siswa SMAN 1 Terara, Kabupaten Lombok Timur, Selasa (22/9/2026). Kegiatan tersebut melibatkan Pemerintah Provinsi NTB dan Badan Kerja Sama Organisasi Wanita (BKOW) Provinsi NTB.
Indah, yang juga Ketua BKOW Provinsi NTB, mengatakan persoalan kekerasan dan masalah sosial di NTB perlu menjadi perhatian bersama. Menurut dia, pencegahan perlu dilakukan sedini mungkin agar sekolah menjadi lingkungan yang aman bagi anak.
“Hari ini kita semua sadari, di Nusa Tenggara Barat kita memiliki angka yang cukup tinggi. Angka ini tidak boleh bertambah dan harus berhenti pada titik ini,” kata Indah.
Data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA) tahun 2025 yang dipublikasikan Pemprov NTB pada April 2026 mencatat 637 kasus kekerasan terhadap anak di seluruh kabupaten/kota NTB dengan total 654 anak menjadi korban. Dari jumlah tersebut, 503 korban merupakan anak perempuan dan 151 anak laki-laki.
Data tersebut memberikan konteks terhadap persoalan kekerasan anak yang disampaikan Indah. Namun, dalam pernyataannya di SMAN 1 Terara, Indah tidak menyebut angka, periode, atau sumber data tertentu ketika menyatakan angkanya masih cukup tinggi.
Catatan SIMFONI PPA juga menunjukkan persoalan kekerasan terhadap anak berlangsung dalam beberapa tahun terakhir. Berdasarkan data yang dikutip Lembaga Perlindungan Anak (LPA) NTB, sebanyak 3.764 anak tercatat menjadi korban kekerasan di NTB sepanjang 2020-2025. Data tersebut mencakup antara lain kekerasan seksual, fisik, psikis, dan penelantaran.
Indah meminta tenaga pendidik tidak hanya menjalankan fungsi pengajaran, tetapi juga berperan dalam menciptakan lingkungan sekolah yang aman. Para siswa juga diminta tidak menjadikan perbedaan latar belakang sosial sebagai alasan untuk merendahkan atau merundung teman.
“Kalian di sini bukan untuk menunjukkan bahwa ‘Saya anak orang paling berada’ atau memiliki orang tua berpendidikan lebih tinggi. Anak-anakku semua hadir di sini untuk mengikat tali persaudaraan, persahabatan, dan menjadi satu kekuatan untuk menunjukkan prestasi yang membanggakan,” ujarnya.
Selain kekerasan dan perundungan, Indah menyoroti pencegahan perkawinan usia anak. Ia meminta siswa memanfaatkan masa sekolah untuk membangun pengetahuan, karakter, dan prestasi sebelum memasuki kehidupan berkeluarga.
“Jaga diri kalian, jaga pergaulan, dan yakinkan bahwa kalian harus menunjukkan prestasi sebelum menuju ke jenjang rumah tangga. Mari kita semua berkomitmen menjadi duta untuk menolak setiap bentuk kekerasan dan membatasi usia pernikahan,” katanya.
Persoalan perkawinan anak di NTB menunjukkan penurunan berdasarkan data yang disampaikan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauzi pada April 2026. Angka perkawinan anak di NTB turun dari 14,96 persen pada 2024 menjadi 11,11 persen pada 2025.
Meski mengalami penurunan, pemerintah menyatakan penanganan perkawinan anak masih membutuhkan penguatan intervensi lintas sektor.
Kepala SMAN 1 Terara, Halid, mengatakan tanggung jawab sekolah tidak hanya berkaitan dengan pencapaian akademik dan nonakademik, tetapi juga memastikan siswa belajar dalam lingkungan yang aman dan nyaman.
“Dengan jumlah warga sekolah yang cukup besar, tentu menjadi tanggung jawab kami untuk tidak hanya memikirkan peningkatan prestasi akademik dan non-akademik. Kami juga harus memastikan bahwa lingkungan belajar bagi anak-anak berada dalam kondisi yang nyaman, aman, serta jauh dari kekerasan seksual dan kekerasan fisik,” kata Halid.
Sosialisasi tersebut turut dihadiri Ketua GOW Lombok Timur Mahyu Wardani, Kepala Dinas Pendidikan dan Olahraga Provinsi NTB Syamsul Hadi, Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi NTB Ashari, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi NTB Lalu Hamzi Fikri, Kepala BKKBN Provinsi NTB Lalu Makripuddin, serta jajaran pengurus BKOW Provinsi NTB.
Kegiatan di SMAN 1 Terara tersebut menjadi bagian dari upaya Pemprov NTB dan BKOW mendorong pencegahan kekerasan, perundungan, dan perkawinan usia anak melalui lingkungan pendidikan.(sk)
