GiliNews – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mendapat dukungan anggaran Rp6 miliar untuk membedah 300 rumah setelah meraih penghargaan Terbaik 1 Implementasi Program Pembangunan 3 Juta Rumah dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Program tersebut akan diprioritaskan bagi masyarakat di desa-desa dengan tingkat kemiskinan ekstrem. Pemerintah Provinsi NTB menempatkan perbaikan kualitas hunian sebagai salah satu bagian dari upaya penanggulangan kemiskinan.
Gubernur NTB H. Lalu Muhamad Iqbal mengatakan persoalan rumah menjadi salah satu faktor yang berkaitan dengan kondisi kemiskinan ekstrem di sejumlah wilayah.
“Memang kami mengalokasikan cukup banyak untuk bedah rumah, khususnya di desa-desa kemiskinan ekstrem. Karena salah satu persoalan yang menyebabkan tingginya kemiskinan ekstrem itu adalah persoalan rumah,” kata Iqbal dalam kegiatan Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi Tahun 2026 Batch II Regional Maluku dan Nusa Tenggara di Jakarta, Kamis (17/9/2026).
Selain penghargaan bidang perumahan, NTB juga memperoleh Terbaik 2 kategori Akses Pendidikan dan Pelayanan Pendidikan serta Terbaik 2 kategori Pengelolaan Sampah dan Lingkungan Asri.
Atas tiga capaian tersebut, NTB memperoleh total dukungan anggaran Rp9 miliar. Selain Rp6 miliar untuk bedah rumah, masing-masing Rp1,5 miliar dialokasikan untuk pelayanan fasilitas kesehatan dan pendidikan serta pengelolaan sampah dan lingkungan.
Iqbal mengatakan apresiasi Kemendagri bukan menjadi tujuan akhir. Pemprov NTB dituntut memastikan kebijakan yang dinilai baik tersebut menghasilkan perubahan yang dapat dirasakan masyarakat.
“Targetnya adalah kita ingin supaya kebijakan ini betul-betul menghasilkan hasil-hasil yang konkret seperti yang ditargetkan dari sejak awal,” ujarnya.
Di bidang pendidikan, Pemprov NTB mendorong pemerataan kualitas SMA, SMK, dan SLB. Salah satu kebijakan yang disiapkan adalah golden ticket, yakni menempatkan kepala sekolah dengan kinerja terbaik di wilayah pelosok dengan tambahan insentif.
Sementara pada sektor lingkungan, pemerintah daerah memperkuat kebijakan pengelolaan sampah dan lingkungan asri.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian sebelumnya mengatakan apresiasi pemerintah daerah diberikan antara lain dengan melihat pelaksanaan standar pelayanan minimal, khususnya pendidikan, kesehatan, dan perumahan. Pengelolaan sampah dan program Indonesia Asri juga menjadi salah satu perhatian pemerintah pusat.
Sejumlah pemerintah kabupaten/kota di NTB turut menerima apresiasi dalam kegiatan tersebut, antara lain Kabupaten Sumbawa Barat, Kota Mataram, Kota Bima, dan Kabupaten Lombok Utara.
Bagi NTB, dukungan anggaran tersebut menjadi tindak lanjut dari apresiasi atas kebijakan daerah. Fokus berikutnya adalah memastikan intervensi perumahan, pendidikan, kesehatan, serta lingkungan menghasilkan manfaat konkret bagi masyarakat.